Sinergiras Membangun Bangsa, Mengokohkan Negara

– Inspektur Jenderal Polisi Rachmat Mulyana –
Strategi operasional dan organisasional mendorong tercipta kemitraan masyarakat dan polisi dalam memecahkan masalah dengan proaktif dengan tujuan mengontrol, mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik/permasalahan yang ada di lingkungan melalui kemitraan dan pemecahan masalah
____________________

Pemolisian Masyarakat berasal dari terjemahan community policing, dan oleh beberapa ahli diterjemahkan menjadi Perpolisian Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat. Istilah “Perpolisian Masyarakat” digunakan Polri pada Skep Kapolri No. Pol : 737/X/ 2005, namun dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2008 digunakan istilah Pemolisian Masyarakat. Terdapat dua pendekatan berbeda dalam mengartikan policing—pasal satu bagian empat Perkap Nomor 7 Tahun 2008—dua pendekatan berbeda.

Perpolisian adalah segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi Kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi Kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya.

Sedangkan Pemolisian adalah pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi Kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Polmas sebagai suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus, merupakan suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdesentralisasi yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan akan kejahatan dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama.

Selain itu, sebagai suatu falsafah, Polmas mendorong dan mendukung strategi organisasi untuk mengatasi musabab dan mengurangi ketakutan terhadap kejahatan, serta ketidaktertiban sosial melalui taktik-taktik pemecahan masalah dan kemitraan polisi-masyarakat.

Agar Polmas dalam masyarakat majemuk efektif dan efisien, maka administrasi dan birokrasi kepolisian dan koordinasi harus terdesentralisasi pada kegiatan polocing pada sesuatu komuniti yang menjadi sasaran policing.

Oleh karena itu, pola Polmas amat bercorak lokal sesuai dengan corak komuniti dan kebudayaan yang bersangkutan dan penerapannya dapat diselaraskan dengan pranata yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Polmas merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam menjalankan fungsi Polri secara terbatas. Secara filosofi, strategi operasional dan organisasional mendorong tercipta suatu kemitraan masyarakat dan polisi dalam memecahkan masalah dengan tindakan proaktif dengan tujuan mengontrol, mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik/permasalahan yang ada di lingkungan melalui kemitraan dan pemecahan masalah.

Pemolisian terbuka berarti siap berbagi informasi. Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan menangani Kamtibmas dengan melakukan komunikasi yang intens, guna menekankan polisi yang bekerja dengan orientasi kepentingan masyarakat (COP, Community Oriented Policing), akan tetapi dalam hal ini masyarakat tidak mengerjakan pekerjaan polisi.

Polmas merupakan alternatif strategis untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam menekan atau memberantas permasalahan sosial. Hal yang perlu dipahami tentang Polmas adalah membangun hubungan harmonis dan sinergis antara kepolisian dan potensi masyarakat. Agar Polmas dapat berhasil dengan maksimal, maka harus dilakukan dengan syarat :

Pertama, Peranan petugas Polisi sebagai fasilitator daripada sebagai polisi, yang membuat warga mampu membentuk norma-norma yang akan diberlakukan sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan mereka, dan bukannya membuat petugas Polisi bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembentukan norma-norma tersebut. Kedua, keefektifan sebagai strategi pengendalian harus dimonitor secara sistematik, dan ketiga sebuah pranata atau institusi di luar Polisi harus diberi kewenangan untuk menentukan apakah kegiatan keterlibatan warga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

***

Tag ,,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *