Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Promoter adalah Solusi Polri Menjawab Tantangan


-Inspektur Jenderal Polisi. Drs, Rachmat Mulyana –
Promoter adalah solusi Polri menjawab tantangan, termasuk tantangan pengamanan dan pengawalan atas terselenggaranya pesta demokrasi serentak di tahun 2019.

____________

Perkembangan zaman telah membuat pergerakan arus globalisasi begitu cepat dan sulit dibendung. Kebebasan bersuara dan berpendapat yang telah dilindungi undang-undang, seolah menjadi bebas tanpa batas seiring pergerakan teknologi yang semakin canggih.Terlebih, kebebasan bersuara di negara demokrasi ini acap kali dijadikan tameng ketika mengeluarkan suara kendati suara atau pendapat tersebut berindikasi memecah kebhinekaan bangsa.

Tentu tidak salah apabila mengeluarkan pendapat dan berserikat.Bahkan, hal itu mendapat perlindungan negara. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kebebasan tanpa filter.

Padahal, meski negara memberikan jaminan warga negaranya bersuara, berpendapat, dan berserikat, akan tetapi jaminan itu harus tetap pada koridor yang telah ditentukan dan bukan bebas lepas tanpa batas. Faktanya, di era teknologi dan menjamur berbagai macam media sosial, tak jarang ditemukan pendapat yang sangat memperihatinkan.Ironisnya, pendapat yang berindikasi memecah belah persatuan dilontarkan oleh mereka yang didaulat sebagai publik figur.

Issu yang bertebaran di sosial media sangat berindikasi menggoyahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.Ujaran kebencian di sosial media, yang kemudian berdampak pada aksi di dunia nyata, adalah contoh bahwa sosial media memiliki peran sebagai pemersatu sekaligus pemecah belah keutuhan bangsa. Toh, sudah bukan rahasia di zaman seperti saat ini,  apa yang tertulis dan ter-rekam, bisa dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi yang dapat mengkotak-kotakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ujaran kebencian, hujat dan maki serta adu domba yang nyaris terjadi setiap hari, harus segera diantisipasi.Meski hal itu terjadi di sosial media, bukan berarti harus diabaikan dan dianggap tak ada. Di mana pun itu—sosial media ataupun dunia nyata—selagi berindikasi mengganggu kamtibmas berbangsa, harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan tegas.

Kehidupan serba modern tak pelak menjadikan tantangan yang lebih berat. Ke-profesional-an Polri diuji serta dituntut bergerak lebih cepat di tengah kehidupan yang serba mengandalkan teknologi. Begitupun dengan Kapolri, ia  terus menekankan kepada anggota Polri untuk melek teknologi, serta tanggap dan peka hingga di sosial media sekalipun.

Zaman telah berubah dan demikian pula segala aspek kejahatan. Jika Polri tidak bisa berbenah dan meng-upgrade diri, niscaya akan sukar mengatasi kejahatan yang notabene sangat melek teknologi dan pandai mendaur ulang cara agar terhindar dari polisi.

Polri telah diwanti-wanti oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, untuk terus mengedepankan antisipasi dan kewaspadaan terkait fenomena globalisasi, kemajuan teknologi informasi, kejahatan transnasional, kejahatan cyber, human trafficking, drug trafficking sampai dengan armed smuggling.

Penyebaran hoax, proxy war  berikut kejahatan narkoba adalah sebagian dari tantangan zaman yang harus disongsong Polri, agar hal itu tidak menjadi virus yang dapat merusakan persatuan serta ketertiban dan keamanan.

Berkaitan dengan semakin cerdas masyarakat Indonesia, sudah seharusnya Polri juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia-nya yang unggul dan mumpuni.Manusia Polri yang mampu bersentuhan dengan masyarakat tanpa harus menggunakan kekerasan. Manusia Polri yang kreatif dan cerdik dalam melakukan pendekatan menebar lebih baik mencegah daripada mengobati dengan memberdayakan community policing.

Meski tantangan belum semua terjawab, bukan berarti tantangan itu hanya dijadikan hiasan di atas meja dan dibahas ketika sidang ataupun melakukan rapat. Sejak Promoter dicanangkan, tantangan itu satu persatu mulai dijawab oleh Polri.

Perbaikan kinerja, khususnya di bidang layanan publik, Profesionalisme penegakan hukum, dan pemeliharaan kamtibmas yang lebih baik terutama untuk kasus-kasus kerusuhan massal, kasus intoleransi, terorisme, radikalisme, dan lain-lain, adalah tantangan zaman yang telah ataupun sedang dijawab oleh Polri. Begitupun lima instruksi Presiden Joko Widodo untuk Polri. Perbaikan manajemen internal, memantapkan soliditas internal dan profesionalisme, mengoptimalkan modernisasi, meningkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi, serta meningkatkan kerjasama koordinasi dengan semua elemen,  telah dan sedang dilaksanakan sebagaimana Polri menjalankan Promoter Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Promoter adalah solusi Polri menjawab tantangan, termasuk tantangan pengamanan dan pengawalan atas terselenggaranya pesta demokrasi serentak di tahun 2019.

Menjadi Profesional, peka dan tanggap terhadap perkembangan yang terjadi—adalah solusi Polri agar siap menjawab tuntutan masyarakat sebagaimana Polri yang harus siap menjawab issu yang belakangan menghangat akan ketidaknetralan Polri di dalam pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2019. Padahal dan telah dinyatakan undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan disebutkan dalam pasal 28 bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Selain telah ditegaskan undang-undang, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun dengan terang menjawab akan issu ketidakneteral Polri dalam pemilihan umum dengan mengeluarkan telegeram instruksi pada tanggal 18 Maret 2019 lalu, yang di dalamnya terdapat empat belas larangan Kapolri untuk personel Polri di seluruh Indonesia. Keempat belas larangan Kapolri untuk Polri di seluruh Indonesia itu di antaranya adalah dilarang  :

  • Menerima, meminta, mendistribusikan dan memberikan janji, sumbangan, hadiah, atau bantuan dalam bentuk apapun dari partai politik, caleg, capres, cawapres maupun tim sukses
  • Menggunakan, memasang, memesan, ataupun menyuruh oranglain untuk memasang atribut pemilu dalam bentuk apapun.
  • Menghadiri atau menjadi narasumber terkait kegiataan deklarasi, kampanye, rapat, atau pertemuan partai politik kecuali dalam rangkan melakukan pengamanan sesuai tugas yang telah diperintahkan.
  • Menanggapi, mempromosikan, menyebarluaaskan gambar ataupun poto capres, cawapres, maupun caleg mellaui media manapun; massa, online, atau sosial.
  • Berfoto dengan capres, cawapres, caleg, maupun massa simpatisan dari calon manapun
  • Photo atau selfi di media sosial dengan gaya mengacungkan jari yang membentuk dukungan pada capres, cawapres, caleg, maupun partai politik yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tudingan bahwa Polri memiliki keberpihakan atau ketidaknetralan
  • Memberikan dukungan politi dan keberbihakan dalam bentuk apapun kepada capres, cawapres, caleg, partai politik dan menjadi pengurus atau timsukses dari capres, cawapres maupun caleg
  • Menggunakan kewenangan untuk membuat keputusan ataupun tindakan yang dapat menguntungan atau merugikan kepentingan capres, cawapres, dan partai politik manapun.
  • Memberikan fasilitas dinas maupun pribadi untuk kepentingan capres, cawapres, caleg, maupun partai politik serta dilarang melakukan black campaign dan mengajurkan golput.
  • Memberikan informasi kepada siapapun tekait hasil perhitungan suara pemihan umum serta dilarang menjadi panitia pemilu, anggota KPU, maupun Panwaslu.

    ***

 

Tag ,,,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *