Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Polri di Tengah Pusaran Revolusi Industri dan Sosial Media

Perlahan tapi pasti. Promoter yang digenderangkan sebagai visi Kapolri, telah menghamparkan bukti. Penegak hukum Indonesia—khususnya Polri—telah berinovasi dan berevolusi.  Seiring berkembangnya zaman berikut dipenuhinya kemajuan teknologi dan globalnya informasi, tugas polri pun tak hanya di dunia nyata. Jauh daripada itu, tumpah ruahnya masyarakat yang memenuhi jagad dunia maya, mengharuskan Polri untuk berada di dalamnya dan membaur dengan netizen untuk turut memantau dan memberikan pangayoman di jagad maya tersebut.

Kehadiran teknologi tentu perlu disambut dengan tangan terbuka. Tak ada alasan untuk menolak perkembangan zaman. Suka ataupun tidak, zaman akan terus bergerak. Semua tergantung individu manusianya; mau belajar atau pasrah digerus zaman. Dan, itupun berlaku terhadap  polri. Sebagai institusi negara, sudah menjadi tugas dan kewajiban Polri agar  beradaptasi terhadap perkembangan zaman sebagaimana di dalam perkembangan zaman itu terdapat suatu generasi masyarakat yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Oleh karena itu, visi ‘modern’ di dalam tubuh Promoter yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengharuskan Polri untuk memahami pekermbangan zaman dan senantiasa berada di setiap lini masyarakat, tanpa terkecuali di sosial media.

Kendati tak dipungkiri, teknologi juga terdapat sisi negatifnya, namun teknologi juga memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan, pelindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Faktanya, di setiap kesatuan wilayah, telah memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan membuat sistem berupa aplikasi sebagai sarana pengaduan dan sarana kedekatan Polri dengan masyarakat. Begitupula dengan sosial media—yang nyaris setiap masyarakat memiliki platform tersebut—telah dimanfaatkan Polri sebagai sarana sosialisasi dan persuasi, yang kemudian dijadikan sarana pengontrol perubahan sosial terhadap globalisasi komunikasi dan informasi. Untuk melakukan perubahan, memang tak bisa berjalan mulus. Dan, itupun terjadi di lingkup Polri. Reformasi kultural berikut dengan misi yang telah dijabarkan Kapolri, bukan berarti bebas hambatan.  Di tengah menjalankan visi Promoter agar bermuara pada rasa percaya masyarakat (public trust), tak dipungkiri masih  ada anggota Polri yang masih menjalankan tugasnya dengan kaku.  

Ketahanan budaya dan hukum di tengah pusaran revolusi industri dan komuniasi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi institusi Polri. Fenomena demi fenomena yang telah terjadi, menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi dan komunikasi, ternyata turut pula mengantarkan tipisnya toleransi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ujaran kebencian yang diunggah melalui tulisan atau gambar (meme), yang bertebaran di jagad sosial media tak lain menjadi suatu bukti nyata.  Terlebih lagi, saat ini tengah menyongsong pemilihan presiden 2019,  ujaran kebencian, caci-maki, saling menjatuhkan hingga ke ranah fitnah, terus disajikan oleh orang tak bertanggungjawab agar menjadi konsumsi masyarakat. Dampaknya, tentu bisa terbaca, bukan? Masyarakat bertikai di sosial media yang kemudian menggiring pelaporan-pelaporan atas nama pencemaran nama baik.

Seiring itu, undang-undang yang menjadi pengukur tingkah laku masyarakat dalam bernegara, kini dirasa tengah memudar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi dalih masyarakat yang gemar menebar konten provokatif. Padahal, kendati undang-undang memberikan jaminan terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan berekspersi, bukan berarti bebas tanpa batas.

Semua tetap ada aturan dan batasannya.

Di tengah polemik yang terjadi, Polri harus menjadi garda terdepan dalam menangani hal tersebut.  Harus bisa mengkristalkan kembali hukum yang ada dan memberikan sanksi kepada mereka yang mengartikan kebebasan berpendapat dan berekspersi itu tanpa batas. Polri harus sanggup menyelesaikan fungsi hukum di tengah pusaran revolusi industri dan komunikasi. Penyimpangan –penyimpangan yang terjadi di sosial media, jangan sampai melemahkan Polri  hingga akhirnya akan menggiring opini bahwa negara kalah dengan sekelompok orang pengemar penebar virus provokatif di sosial media

Polri harus bisa memaksimalkan komunikasi di media sosial secara intensif, sebagaimana hal itu akan mendorong kembali atas kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tak hanya itu saja. Interkasi yang baik antara Polri dan masyarakat di sosial media, juga dapat dijadikan sarana menjalin komunikasi dengan  membangun, mengedukasi, dan menginspirasi antara penegak hukum dengan masyarakat, agar masyarakat yang tadinya menyimpang kembali berprilaku sesuai kaidah-kadiah yang berlaku; masyarakat, agama, dan  kaidah negara.

Tag ,,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *