Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mindset dan Culture Set Polri di Era Reformasi

Bagian Satu
Arahan Presiden Joko Widodo untuk Polri di Era Reformasi

-oOo-

Kamis, 29 November 2018
Saya mendapatkan perintah dari Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk menggantikan beliau sebagai narasumber di rapat koordinasi Kemenkumham di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pada acara tersebut, saya sampaikan materi tentang mindset dan culture set di lingkungan organisasi Polri di hadapan Dirjen Imigrasi IJP (P) Drs. Ronnie F. Sompie, Para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Para Kepala Divisi Kemenkumham, Perwakilan Ombudsman wilayah Indonesia, dan tiga ratus perserta rapat koordinasi Kemenkumham.

Inspektur Jenderal Polisi Rachmat Mulyana menuju ruang Rapat Koordinasi Kemenkumham

Pada pembukaan sebagai narasumber, saya menyampaikan ke hadirin menganai sejarah pemisahan Polri dengan TNI, yang tentu saja pemisahan itu dilatarbelakangi tujuan mulia. Kala itu, 17 Agustus1998, untuk kali pertama Presiden BJ Habibie mencanangkan program kemandirian Polri dengan melakukan pelepasan Polri dari organisasi ABRI.  Pemisahan Polri dengan TNI, tentu adanya iktikad baik Presiden Ketiga itu. Dengan pemisahan itupula, Presiden BJ Habibie berharap agar Polri bisa lebih mampu memenuhi fungsinya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat tanpa intervensi dari berbagai kepentingan luar, termasuk pemerintah dan pimpinan ABRI. Tekad politik pemerintah tersebut segera ditindaklanjuti dengan peresmian kemandirian Polri pada 1 April 1999 melalui Inpres No. 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI, yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri.1 April 1999

Berdasarkan Inpres tersebut, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Dephankam, yang selanjutnya menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri serta sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam sidang tahunan, Agustus 2000, MPR pun kemudian menetapkan dua buah Tap MPR:

  • TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan
  • TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri

Setelah sejarah mengenai pemisahan itu disampaikan, saya beralih ke sumber materi selanjutnya.  Tantangan Polri di era reformasi menjadi topik kedua yang saya sampaikan kepada hadirin di rapat koordinasi Kemenkumham.

Perihal perkembangan zaman, memang sudah tidak bisa disangsikan lagi. Nyaris, semua orang tahu, bahwa negara dan dunia sedang berpacu mengembangkan diri dengan segala potensinya. Ekonomi, budaya, pendidikan, hingga perpolitikan di Indonesia maupun di mancanegara, kian bersaing dan berpacu.

Berkembanganya zaman dengan teknologi dan informasi, yang kemudian memudahkan manusia saling berinteraksi, tentu perlu disambut dengan tangan terbuka sebagaimana tujuan manusia diciptakan dengan berbeda; untuk saling mengenal antar sesama.

Inspektur Jenderal Polisi Rachmat Mulyana menyampaikan mindset dan culture set di Rapar Koodinasi Kemenkumham

Namun, di balik gegap gempita kebahagiaan bisa saling melihat dan mengetahui belahan dunia dengan teknologi, seiring itupula melahirkan ancaman dan tantangan yang menyertai perkembangan zaman. Ketidakstabilan yang terjadi di era modern dan reformasi pun tak pelak mengiringi kehadiran teknologi serta kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi.

Terorisme, cyber crime, separatisme, intoleransi, dan kejahatan konvensional, merupakan gangguan kamtibmas yang acap kali bermunculan di era modern dan reformasi. Begitupun terkait ideologi bangsa dan negara, tak pelak mengalami ketidakstabilan yang disebabkan separatisme, intoleransi, dan krisis idologi. Ironisnya, tak hanya perihal keamanan dan ideologi semata, ketidakstabilan sosial dan ekonomi pun mengalami hal yang sama; mengalami keterguncangan. Adanya krisis ideologi,  konflik sosial dan kontijensi, kejahatan transnasional, narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara,  kejahatan terhadap kebijakaan ekonomi, merupakan ancaman yang turut memperngaruhi kestabilan sosial dan ekonomi.

Untuk itu, guna menghadapi zaman yang kian berkembang di era reformasi, Polri pun harus dituntut untuk siap menjawab tantangan tersebut dengan terus melakukan pembenahan mental dan kompetensi, pembenahan organisasi, pembenahan teknologi kepolisian, pembenahan sarpras, pembenahan sistem management, dan peningkatan kerjasama atau patnership.

Inspektur Jenderal Polisi Rachmat Mulyana ketika momen menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara

Selanjutnya, empat arahan Presiden Joko Widodo, menjadi suguhan yang saya hamparkan ke perserta rapat koordinasi. Kemenkumham. Adapun keempat arahan Presiden Ketujuh itu antara lain:  Pertama, arahan Presiden ketika Hari Bhayangkara 2016, tentang reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten, mengendepankan harkamtibmas dengan tindakan penangkalan dan pencegahan, memberantas segala bentuk kejahatan dan tindakan kriminalitas secara tegas, professional, legitimate,  dan tidak diskriminatif. 

Arahan kedua yang disampaikan Presiden Joko Widodo, ketika acara tasyakuran adalah tentang menjaga soliditas internal Polri dan keberanian melakukan reformasi. Sedangkan arahan ketiga, Presiden Joko Widodo, menyampaikan tentang soliditas internal Polri, sistem Binkar, Gakkum yang berkeadilan,  Yan Prima Polri kepada masyarakat.  Begitupun arahan selanjutnya—ketika Presiden melantik Kapolri—tentang menjaga soliditas dan kekompakan Polri berikut mereformasi Polri secara menyeluruh—telah saya sampaikan di kala menggantikan Kapolri sebagai narasumber di rapat koordinasi Kemenkumham.

2 gagasan untuk “Mindset dan Culture Set Polri di Era Reformasi

  • Desember 4, 2018 pukul 9:43 am
    Permalink

    mas, saya mau bertanya, saya mau berusia 22 tahun, apa boleh saya mendaftar polisi

    saya juga mau bertanya

    saya lulusan SMA tapi SMP nya paket B , karena waktu itu saya trauma di sekolah, apa boleh saya daftar polisi

    terima kasih sebelumnya

    Balas
  • Desember 10, 2018 pukul 9:37 pm
    Permalink

    Selamat malam
    Bpk kepolisian

    Nama saya zulfikar firdaus
    Sya ingin melapor bahwa ada sudah hampir 7x saya melaporkan kasus narkoba secara situs/web/email tetapi tidak di tanggapi mengenai 11 orng pengguna narkoba di petojo sabangan.3 yg selalu gak takut sma hukum..sampai-sampai memakai ganja di pabrik yg bernama firslove yg gak asing bernama:

    1.apang raja dan yg sering di bebaskanbila di tahan oleh bandar narkoba
    2.anuk ,yg selalu ajak teman memakai narkoba di rmh bersama 8.orang lain yaitu .., tomson,boaz,arli,cekok,abai darat,,zikri embe,eby,dede..
    Pemakai di kawasan petojo sabangan.3

    Dan mereka gak takut karna mereka mudah bebas oleh anak buah bandar..tetapi nma nya sya tidak tau..yg jelas 12.orang ini sya lapor lewat email/webset/online/aplikasi..tetapi tidak di respon oleh pihak kepolisian..

    Selebihya sya serahkan kpd bpk kepolisian..salam dan
    terima kasih.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *