Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mengawal Pesta Demokrasi dengan Art of Public Safety and Security

-Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Rachmat Mulyana-
Pemilihan umum merupakan agenda besar yang menuntut pengamanan ekstra. Kelancaran pemilu—pildes hingga pilpres—menjadi medan pembuktian Polri dan instansi terkait lainnya; TNI dan Komisi Pemilihan Umum sebagai alat negara yang harus mampu mengamankan ketertiban dan keamanan prosesi sebelum maupun pasca pesta demokrasi berlangsung

_____________



Potensi ekonomi, sosial, pariwisata, politik, pendidikan dan budaya, berikut didukung  jumlah penduduk yang beragam latar dengan latar belakang agama, suku, dan bahasa yang berbeda, tentu bukan tantangan ringan. Namun, meski demikian, semua itu  harus dihadapi di tengah menyambut pesta demokrasi pemilihan presiden 2019

Pemilihan Presiden dan Wakil-nya, merupakan agenda besar yang menuntut pengamanan ekstra. Kelancaran pemilu—pildes hingga pilpres—menjadi medan pembuktian Polri dan instansi terkait lainnya; TNI dan Komisi Pemilihan Umum sebagai alat negara yang mampu mengamankan ketertiban prosesi sebelum maupun pasca pesta demokrasi berlangsung.

Potensi ekonomi, sosial, pariwisata, politik, pendidikan dan budaya, berikut didukung  jumlah penduduk yang beragam latar dengan latar belakang agama, suku, dan bahasa yang berbeda, tentu bukan tantangan ringan. Namun, meski demikian, semua itu  harus dihadapi di tengah menyambut pesta demokrasi pemilihan presiden 2019

Sun Tzu mengatakan, kenalilah dirimu, musuhmu, dan medan perangmu untuk memenangi pertempuran. Mengutip The Art of War, Sun Tzu, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum, tentunya Polri memerlukan strategi The Art of Public Safety and Security atau seni pengamanan publik. Maka dari itu, guna melakukan pengamanan pesta demokrasi, Polri wajib mengenali medan kerja, karakteristik masyarakat, dan potensi yang ada dalam diri Polri, agar pemilihan umum berjalan lancar dan tidak terjadi kekotoran  yang dapat merusak kesucian pesta demokrasi.

Harapan masyarakat atas hadirnya lembaga kepolisian, tentu tidak bisa diganggu-gugat. Suasana aman, nyaman, serta kondusif, merupakan dambaan masyarakat kepada lembaga Bhayangkara agar semakin dapat memberikan pelayanan dan pengayoman dalam hal tersebut. Untuk itu,  Polri juga harus mampu bertindak sebagai penegak hukum dengan sebaik-baiknya.

Tanpa  penegakan hukum yang baik, apa yang diharapkan masyarakat untuk kehidupan yang kondusif, tentu mustahil bisa diwujudkan.

Penegakan hukum harus diikuti dengan langkah tegas, terukur, dan sesuai prosedur tanpa keraguan sedikitpun. Mengingat, keberhasilan penegakkan hukum merupakan  presentasi untuk mendapatkan reputasi organisasi di ruang publik dalam pembuktikan Polri yang mampu menjadi pelayanan dan pengayoman seperti yang didambakan masyarakat.

Pemetaan kerawanan kejahatan turut dilakukan sebagai analisis untuk menentukan kejahatan jangka panjang yang berberfungsi sebagai pemecahan kasus sekaligus evaluasi prosedur dan respon terhadap investigasi kasus, seperti halnya : politik anti uang—bekerjasama dengan KPK, Bawaslu, dan Kejaksaan—untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang memberikan sejumlah uang sebagai bentuk suap ataupun imbalan dengan tujuan memilih paslon yang diusungnya.

Begitupun dengan satuan anti teroisme, menjadi Art of Public Safety and Security. Strategi dengan pembentukan satuan tugas khusus anti terorisme ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggulangi apabila terjadi terorisme menjelang ataupun selama pesta demokrasi berlangsung.

Semua harus dilakukan dengan terukur dan terstruktur

Tag ,,,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *