Melawan Hoax dengan Pola Pikir

Setiap manusia memang diperbolehkan berekspresi dan mengutarakan pemikirannya melalui lisan maupun tertulis. Namun, seharusnya kebebesan berekspresi dan berpendapat juga harus dimengerti bahwa kekebasan tanpa batas—terlebih menciptakan kebohongan atau hoax—yang akhirnya menciptakan kegaduhan publik, tentu tidaklah dibenarkan.

Media sosial itu bisa diibaratkan sebuah pisau. Apabila digunakan secara benar, akan menjadi peluang yang menguntungkan. Sebaliknya, jika media sosial tidak digunakan dengan benar—menyebarkah hoax, misalnya—akan berubah menjadi ancaman—yang jika diproduksi terus-menerus akan mengarah pada perpecahan atau konflik.

Hoax—jika diamati—penyebaran akan muncul pada musim-musim tertentu. Masa pemilihan Presiden, misalnya, media sosial rawan disalahgunakan untuk menyebar berita bohong, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk lain yang mengarah kepada intoleransi sebagaimana hal itu disebabkan ada beberapa orang yang sengaja  me-setting situasi menjadi yang diinginkan oleh seseorang ataupun kelompok tak bertanggungjawab.

Kelompok-kelompok pengguna media sosial yang seperti itu perlu  mendapatkan perhatian khusus, sebagaimana amanat undang-undang no. 2 tahun 2002, yang telah mengamantkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk berperan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berangkat dari amanat undang-undang tersebut, Polri harus mengambil reaksi cepat untuk menanggulangi  penyebaran hoax. Kepolisian Republik Indonesia langsung membuat tim khusus yang bertugas untuk memantau penyebaran hoax, serta  menangkap pelaku yang terbukti melakukan penyebaran berita bohong untuk diberi sangsi sebagaimana hukum yang berlaku.

Namun, langkah yang diambil Polri tentu menjadi kurang efektif apabila masyarakat tidak berperan dalam pemberantasan hoax. Untuk itu, Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk memberantas hoax yang dampaknya lebih dahsyat daripada bencana alam.

Melapor atau mengadu kepada pihak kepolisian, lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial dengan tidak langsung menyebar berita, merupakan peran penting pemberantasan hoax yang bisa dilakukan oleh masyarakat demi terjaga ketahanan dan kemanan serta ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Menjadi pengguna sosial media, bukan suatu hal yang buruk. Menjadi pengguna sosial media menjadi ‘keharusan’ di era teknologi dan informasi dikarenakan  pengguna sosial media merupakan citizen jurnalism, sebagaimana kegiatan jurnalistiknya memberikan informasi satu sama lain. Menurut A. Muis,  Titian Jalan Demokrasi, pemahaman mengenai konsep pers pancasila perlu kiranya untuk dibumikan lagi agar kebebasan mengungkapan sesuatu tidak hanya bebas, akan tetapi bertanggungjawab—pegiat pers—termasuk pengguna sosial media—bisa menerapkan konsep pers yang sehat dan bertanggung jawab, sehingga penebaran hoax maupun pembuatan berita bohong yang kuncinya terdapat pada pola pikir manusia bisa segera dihentikan.

Jangan ada hoax di negeri kita!!

Tag

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *