Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Melawan Hoax dengan Pola Pikir

Inspektur Jenderal Polisi Rachmat Mulyana
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata membawa pada hal kontradiktif. Positif dan negatif. Pasalnya, masih banyak masyarakat kurang menyadari bahwa yang dilakukan ternyata salah. Atau, sebaliknya. Meski tahu yang dilakukan salah, mereka tetap mengedepankan sikap acuh atau apatis.

Jika padangan manusia sudah apatis terhadap apa yang dilakukan, maka akan bermuara pada kerusakan moral serta tatanan kehidupan. Mereka juga akan terjebak oleh model pemikiran pendek, yang menganggap biasa atas terjadinya tindakan amoral dan kriminalitas.

Seiring negeri ini menyongsong  pesta demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, issu-issu menghangat pun bermunculan ke permukaan. Dari tujuh kontainer yang berisi kertas suara yang telah dicoblos, hingga fenomena artis yang ‘menjemput rezeki 2019’ di Surabaya, tak pelak menjadi perbincangan dan kegaduhan di dunia nyata dan maya.

Seolah tak ada habisnya, Indonesia terus diguyur berbagai fenomena. Sabda alam berupa musibah hingga semakin merjalelanya hoax, seolah menjadi pembukti atas ucapan Bapak Proklamator Indonesia; musuh terberat bukanlah melawan penjajah, akan tetapi melawan bangsa sendiri.

 Musibah yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia pun  tak pelak dijadikan ‘gorengan’ oleh bahwa sebab musibah yang terjadi karena kesalahan sejumlah manusia bernama ‘Fulan’. Tsunami, Gempa, Banjir, dan berbagai fenomena alam yang terjadi di Indonesia, menjadi santapan empuk sejumlah manusia yang gemar memasak kesedihan menjadi menu hidangan kepentingan mereka.

Indonesia tak jauh berbeda dengan negeri lainnya yang juga pernah mengalami musibah berupa bencana. Namun, mereka—negeri di luar sana—tidak pernah mengaitkan bahwa musibah dikarenakan kesalahan atau karena telah menganiaya si Fulan. Jepang, misalnya. Negeri Sakura itu menjadi langganan musibah Tsunami. Namun, pernahkah mendengar mereka saling menyalahkan dan melimpahkan musibah yang terjadi dikarenakan dosa atau kesalahan seseorang maupun kelompok? Jepang mengajarkan bahwa berbenah dan mencari solusi lebih penting daripada menunjuk jari dan larut mencari kesalahan maupun dosa seseorang ataupun kelompok. Toh, pada hakikatnya, kalau hendak mengatasnamakan musibah yang terjadi dikarenakan salah dan dosa, manusia mana di muka bumi ini yang tak punya salah dan dosa? Jika memang musibah dikarenakan kesalahan dan dosa, maka sudah seharusnya semua manusia saling berintropeksi diri dan bukan  saling menyalahkan.

Belum lagi, hoax yang ditebar di sosial media, yang kemudian memercik kegaduhan publik, merupakan suatu musibah yang dampaknya bisa melebihi dampak terjadinya  banjir, gempa, atau tsunami sekalipun. Mengapa demikian? Karena hoax dapat disebarkan dengan cepat dan berdampak terjadinya ketakutan dan kecemasan masyarakat, yang tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, akan tetapi dampak itu bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia.  Bisa dibayangkan, bagaimana hoax lebih dahsyat dapampaknya daripada bencana alam, bukan? Mengapa hoax bisa demikian berbahaya? Sebab, teknologi, informasi, dan komunikasi di dunia sedang bergerak cepat. Dan, naasnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih baru melek teknologi dan sosial media. Masih banyak di antara masyarakat Indonesia yang masih awam dan tentang apa itu kekebasan di sosial media.

Media sosial memang memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada para pengguna untuk berekspresi terhadap sikap maupun pandangan hidupnya. Hal demikian, tentu saja tidak salah. Setiap manusia memang diperbolehkan berekspresi dan mengutarakan pemikirannya melalui lisan maupun tertulis. Namun, seharusnya kebebesan berekspresi dan berpendapat juga harus dimengerti bahwa kekebasan tanpa batas—terlebih menciptakan kebohongan atau hoax—yang akhirnya menciptakan kegaduhan publik, tentu tidaklah dibenarkan.

Media sosial itu bisa diibaratkan sebuah pisau. Apabila digunakan secara benar, akan menjadi peluang yang menguntungkan. Sebaliknya, jika media sosial tidak digunakan dengan benar—menyebarkah hoax, misalnya—akan berubah menjadi ancaman—yang jika diproduksi terus-menerus akan mengarah pada perpecahan atau konflik.

Hoax—jika diamati—penyebaran akan muncul pada musim-musim tertentu. Masa pemilihan Presiden, misalnya, media sosial rawan disalahgunakan untuk menyebar berita bohong, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk lain yang mengarah kepada intoleransi sebagaimana hal itu disebabkan ada beberapa orang yang sengaja  me-setting situasi menjadi yang diinginkan oleh seseorang ataupun kelompok tak bertanggungjawab.

Kelompok-kelompok pengguna media sosial yang seperti itu perlu  mendapatkan perhatian khusus, sebagaimana amanat undang-undang no. 2 tahun 2002, yang telah mengamantkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk berperan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berangkat dari amanat undang-undang tersebut, Polri harus mengambil reaksi cepat untuk menanggulangi  penyebaran hoax. Kepolisian Republik Indonesia langsung membuat tim khusus yang bertugas untuk memantau penyebaran hoax, serta  menangkap pelaku yang terbukti melakukan penyebaran berita bohong untuk diberi sangsi sebagaimana hukum yang berlaku.

Namun, langkah yang diambil Polri tentu menjadi kurang efektif apabila masyarakat tidak berperan dalam pemberantasan hoax. Untuk itu, Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk memberantas hoax yang dampaknya lebih dahsyat daripada bencana alam. Melapor atau mengadu kepada pihak kepolisian, lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial dengan tidak langsung menyebar berita, merupakan peran penting pemberantasan hoax yang bisa dilakukan oleh masyarakat demi terjaga ketahanan dan kemanan serta ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Menjadi pengguna sosial media, bukan suatu hal yang buruk. Menjadi pengguna sosial media menjadi ‘keharusan’ di era teknologi dan informasi dikarenakan  pengguna sosial media merupakan citizen jurnalism, sebagaimana kegiatan jurnalistiknya memberikan informasi satu sama lain. Menurut A. Muis,  Titian Jalan Demokrasi, pemahaman mengenai konsep pers pancasila perlu kiranya untuk dibumikan lagi agar kebebasan mengungkapan sesuatu tidak hanya bebas, akan tetapi bertanggungjawab—pegiat pers—termasuk pengguna sosial media—bisa menerapkan konsep pers yang sehat dan bertanggung jawab, sehingga penebaran hoax maupun pembuatan berita bohong yang kuncinya terdapat pada pola pikir manusia bisa segera dihentikan.

Jangan ada hoax di negeri kita!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *